Enter your keyword

post

4 MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA MENGIKUTI WOKSHOP “PENDIDIKAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK”

4 MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA MENGIKUTI WOKSHOP “PENDIDIKAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK”

Perwakilan mahasiswa matematika STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung beruntung mendapat kesempatan untuk mengikuti Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik yang diselenggaarakan oleh Kesbangpol Bangka Belitung pada Rabu, 20 November 2019 lalu.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Bangka City Hotel ini dihadirkan dua orang pemateri yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan satu orang merupakan Dosen Hukum Universitas Bangka Belitung. Disampaikan beliau bahwa etika itu merupakan perbuatan baik dan buruk. Sehingga di dalam berpolitik pun harus mementingkan etika, ini yang biasa disebut dengan etika berpolitik.

Terkait pemilu yang baru saja berlangsung tahun 2019 ini sangat terlihat kurangnya etika di dalam penyelenggaraan pemilu, baik yang dilakukan oleh para calon Presiden maupun calon legislatifnya. Beberapa pelangaran yang dilakukan oleh para caleg seperti dilaksanakannya kampenye di sekolah, terjadinya money politik, kampanye menggunakan fasilitas negara yang jelas-jelas sebentulnya ini dilarang. Salah satu pelanggaran kampanye di sekolah terjadi di belitung. Sedangkan di Bangka Selatan terdapat caleg yang berkampanye menggunakan mobil ber-plat merah. Untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini para caleg dapat dikenai sanksi paling lama penjara 5 bulan dan paling sedikit 1 bulan serta denda sebesar 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah.

Salah satu pertanyaan yang diajukan mahasiswa PMTK STKIP MBB kepada pemateri ialah “Apakah cuti presiden dalam masa kampanye di atur oleh UU?” kemudian dijawab oleh pemateri bahwa tidak ada aturan resmi yang mengatur cuti presiden. Sebab Presiden merupakan pemimpin suatu negara yang tidak dapat diwakilkan atau wakilnya maju sementara menggantikan. Membiarkan kekosongan pemimpin itu terlalu beresiko. Berbeda dengan Bupati atau Gubernur atau kepala daerah lainnya yang memang ada aturan cuti di dalam Undang-Undang. Namun sebenarnya, dilanjutkan oleh pemateri, beliau setuju jika Presiden harus ikut cuti karena memang harus punya waktu tersendiri untuk kampanye. Tetapi pada pemilu 2019 kemarin Presiden Jokowi tidak melalukan kampanye. Terkait hal ini masih di analisis lanjut oleh yg berwenang di pusat sana. Selanjutnya tingkat partisipasi warga bangka belitung juga cukup besar terhadap pemilu tahun ini yaitu sekitar 80%.

Selanjutnya disampaikan bahwa budaya merupakan kebiasaan masyarakat. Sehingga budaya politik merupakan kebiasaan masyarakat dalam berpolitik. Disampaikan oleh pemateri ke-dua, Bapak Dedi dari KPU Provinsi Babel tentang desain demokrasi politik. Beliau lebih menjelaskan ke dalam partai politiknya. Satu kalimat yang menarik dari Beliau ialah “kita orang baik jangan takut untuk terjun ke dunia politik karena jika bukan kita maka partai politik akan di isi oleh orang-orang jahat”. Banyak orang yang memandang partai politik itu kejam, jahat, kotor. Tapi sebenarnya lebih jahat kita yang hanya menonton. Karena kita tidak berani mengambil langkah untuk terjun ke partai politik. 

Adapun materi ke-tiga disampaikan oleh Dosen Fisipol Hukum UBB. Beliau menyampaikan bahwa kita bisa melihat pejabat-pejabat di Bangka Belitung itu lebih banyak yang asalnya memang orang kaya dan anak pejabat. Namun sesungguhnya yang lebih baik itu misalnya dari petani menjadi pejabat. Jika lebih banyak yang seperti itu akan lebih maju politik Babel. Dengan banyaknya uang, kegiatan money politik semakin marak. Money politik yaitu yang dalam masa kampanyenya para caleg menggunakan uang atau bentuk barang (jilbab dll) untuk membeli suara rakyat. Ini tentunya melanggar aturan. Ada dua pilihan, pilih orangnya ambil uangnya atau ambil uangnya jangan pilih orang nya. Yang benar yang mana? Yang benar tidak kedua duanya. Karena itu merupakan perbuatan yang tidak beretika. Selain calegnya yang dikenai sanksi, timsesnya juga penerima juga semestinya kena hukuman. Jika kita mendengar ada yang melakukan seperti itu silahkan lapor ke KPU terdekat. Karena jika seorang caleg yang belum menduduki jabatan melakukan itu maka ketika ia menjabat nanti ia tidak akan memikirkan kepentingan rakyat, ia hanya memikirkan uang yang harus ia kumpulkan untuk mengembalikan modal. Demikian disampaikan oleh pemateri.

Diakhir materi juga disampaikan bahwa sejatinya negara kita itu di pimpin oleh pengusaha. Para caleg meminta modal ke pengusaha-pengusaha lalu pengusaha itu memberikan modal yang besar agar si caleg itu menang. Ketika si caleg terpilih maka pengusaha-pengusaha ini akan lebih mudah melakukan kegiatan usahanya baik itu tambang timah dan lain sebagainya. Pengusaha memang tidak tertarik dengan jabatan negara dan kepentingan rakyat tetapi ia akan terus memikirkan bagaimana menaikkan keuntungan usahanya. Pemateri mengakhiri kalimatnya dengan berkata “kita orang baik, jangan takut berpolitik, jika tidak mau negara kita di pimpin oleh orang-orang yang salah yang tidak mementingkan rakyat”.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.